Ada tujuh hasil pemungutan suara ulang (PSU) di tujuh daerah yang kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) ke DPRD memancing perdebatan. Di satu sisi, ini disebut sebagai solusi untuk menekan biaya politik dan menyingkirkan politik uang.

Yakni, memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang dinilai terlalu mahal. Puluhan triliun habis dalam satu-dua hari. Dan, cara untuk melakukan perbaikan pilkada di antaranya ...

9 Desember 2020 Kekhawatiran penyelenggaraan Pilkada 2020 bakal menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 kembali disuarakan seorang pakar penyakit menular, walaupun pemerintah pusat mengklaim ...

SIDANG SENGKETA PILKADA - Warga menyaksikan jalannya sidang pengucapan putusan sela (dismissal) sengketa Pilkada 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Mahkamah Konstitusi ...

Igor bahkan menilai potensi Pilkada Jakarta masuk ke putaran dua masih terbuka lebar bila permasalahan tersebut dibawa ke MK. "Memang potensi dua putaran itu lebih realistis mengingat tadi, tingkat ...

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda melempar wacana sistem pilkada asimetris atau mengembalikan pilkada ke DPRD, menyusul terjadinya bentrokan antarpendukung kandidat ...

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan momentum pemilihan kepala daerah atau pilkada 2018 harus dimaknai ...

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Hukum Banjarbaru Hanyar (Haram Manyarah) akan menyiapkan saksi dan ahli setelah hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan perkara sengketa pilkada Banjarbaru ke tahap selanjutnya.