BANGKA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bangka Belitung, Fery Insani, mengundurkan diri dari pegawai negeri untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) ...

SENGKETA PILKADA - Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal saat jadi pembicaraan dalam diskusi yang diselenggarakan Koalisi Perempuan Indonesia di kawasan Pancoran ...

JAKARTA - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin menyatakan pihaknya akan tetap netral, perihal gugatan yang kembali dilayangkan terkait Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Pilkada Banjarbaru.

Peneliti Perludem Haykal dalam Dialog PHP: Pilkada Pasca-PSU di Jakarta, Sabtu (3/5/2025). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela. Jakarta (ANTARA) - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima permohonan sengketa hasil rekapitulasi ulang Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, yang diajukan oleh ...

BANJARBARU, KOMPAS.com – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, meminta pakar hukum Denny Indrayana agar mencabut gugatan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Banjarbaru yang saat ini tengah ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menjadi ahli dari pemohon paslon nomor urut 1, Gogo Purnama Jaya-Hendro Nakalelo, dalam sidang sengketa hasil pemungutan suara ulang ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengungkapkan, praktik politik uang justru semakin mengemuka pada pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah ...

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI akan melakukan kajian awal terhadap 130 laporan dan hasil pengawasan terhadap dugaan pelanggaran politik uang pada masa tenang pilkada 2024 ...

KALTENG POS-Mahkamah Konstitusi (MK) RI baru saja menggelar sidang putusan gugatan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Barito Utara (Batara), Rabu (14/5/2025). MK memutuskan untuk ...

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menanggapi usulan pemilu dan pilkada diberi jeda 2 tahun. Komisi II DPR menampung masukan tersebut untuk evaluasi secara menyeluruh setiap tahapan pemilu.

KPU menilai idealnya anggaran pilkada berasal dari APBN. KPU mengungkapkan sulitnya lobi-lobi pencarian dana Pilkada 2024 dari APBD. Ketua KPU Mochammad Afifuddin menjelaskan pihaknya harus ...