Modela la cabeza de tu OC con Nomad Sculpt

Di era yang serba digital, Polri dituntut untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan. Tak lagi hanya mengandalkan layanan Call Center 110 untuk menerima laporan dan keluhan dari masyarakat, Divisi Humas Polri kini juga memanfaatkan berbagai kanal media sosial resminya. Langkah ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang lebih dekat, responsif, dan efektif, sekaligus memastikan setiap informasi dapat tersampaikan dengan cepat, tepat, dan akurat kepada publik. Ikuti kisah selengkapnya dalam pro

The weirdest question on the SAT...

The Most Beautiful Quran ✨ Which One Wins?

😱 Your bank Account is in DANGER ⚠️ RBI -யின் அட்டகாசமா திட்டம் 🔥 Bank Domain Changed #shorts

Setelah DPR resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), muncul kekhawatiran publik mengenai pasal-pasal yang memberi kewenangan luas kepada kepolisian, termasuk menyadap, merekam, dan mengakses data digital warga. Berdasarkan draf RUU KUHAP tanggal 13 November 2025, sejumlah pasal seperti Pasal 1 Ayat 34, Pasal 124, dan Pasal 132A memang mencantumkan wewenang aparat untuk mengambil, membekukan, serta memeriksa data elektronik tanpa batasan yang jelas soal izin pe